born to be a writer

Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar

Adalah sebuah persepsi yang salah jika sebagian dari kita (mungkin) berpendapat bahwa sistem perbankan ataupun perekonomian yang berazaskan Islam (syariah) hanya identik dan diperuntukan khusus bagi penduduk muslim.

Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa perkembangan dunia perbankan dan ekonomi yang berlandaskan sistem syariah juga berhasil diimplementasikan dengan baik pada negara-negara yang justru memiliki kaum muslim minoritas, seperti di Inggris dengan Europian Islamic Investment Bank (EIIB), di United State of America (USA) dengan University Islamic Bank Corporation (UBIC), di Thailand dengan Islamic Bank of Thailand (IBT) dan di Singapura dengan Islamic Bank of Asia (IBA).

Di Indonesia sendiri, perkembangan perbankan berbasiskan syariah dimulai oleh Bank Muamalat pada tahun 1992. Meskipun tidak secara ekplisit dinyatakan dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, akhirnya terbentuk juga sebuah Bank Syariah pertama tersebut.

(more…)

Selain kasus Manohara, maraknya pemberitaan mengenai kepulauan Ambalat belakangan ini telah memicu ketegangan yang terjadi antar dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Menurut saya, bagaimanapun juga, kasus Ambalat ini jauh lebih penting ketimbang nasib tragis yang “katanya” telah menimpa sang wanita cantik nan sexy yang bernama lengkap Manohara Odelia Pinot.

Ada banyak pendapat, baik dari masyarakat umum maupun para pejabat yang menginginkan agar Indonesia memerangi Malaysia untuk membuktikan kedaulatan Indonesia atas blok Ambalat yang banyak mengandung kekayaan alam tersebut.

Secara emosional dan dengan melihat fakta yang ada, awalnya sayapun berpendapat bahwa Malaysia memang sudah benar-benar keterlaluan, bahkan terkesan melecehkan kedaulatan wilayah bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah sewajarnya pula jika diberikan pelajaran, bahkan dengan cara “perang” sekalipun.

(more…)

Penerimaan pajak dari Sunset Policy hingga akhir Desember 2008 telah memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus penerimaan negara pada tahun 2008.

Sementara itu, SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy yang diterima sebanyak 556.194 dengan nilai pajak kurang bayar sebesar lebih dari Rp. 5,5 triliun, sebuah lonjakan yang sangat fantastis bila dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Kondisi ini membuat terjadinya surplus penerimaan pajak sebesar Rp. 36,57 dimana pada tahun 2008 Ditjen Pajak menargetkan penerimaan sebesar Rp. 534,53 triliun, namun realisasinya mencapai Rp. 571,1 triliun, sebuah prestasi yang menggembirakan tentunya.

(more…)

Ooopss…..tahan sebentar, jangan berkonotasi buruk dulu! “Monyet” yang saya maksud adalah “Monyet” dalam arti yang sebenarnya, yakni benar-benar “Monyet”.

Belakangan ini mulai banyak bermunculan “Monyet” bertopeng alias “Topeng Monyet” di sepanjang jalan kawasan Jl. Jendral Sudirman, Jakarta.

Kawasan elit yang seharusnya bebas dari para penjaja kaki lima dan sejenisnya ini, kini sudah tidak lagi aman, bahkan terkesan mulai semerawut.

(more…)

SALAH satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah menganggarkan dana sekitar Rp. 150 milliar untuk melakukan aksi beli kembali (buy back) saham-sahamnya yang tengah beredar dimasyarakat.

Aksi ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan terus meningkatnya aksi jual saham oleh para investor, menyusul ambruknya hampir semua perdagangan saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak akhir tahun lalu.

(more…)

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-00001/BEI-PSH/01-2009, mulai hari Senin (19/01/09), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku otoritas pasar modal selaku akan menerapkan mekanisme penghentian perdagangan saham secara otomatis (auto rejection) simetris terhadap para emiten.

Beberapa hal yang disampaikan melalui Surat Edaran tersebut diantaranya adalah: Pertama, mengenai Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke Jakarta Automatic Trading System (JATS) ditentukan sebagai berikut: (a) menggunakan harga pembukaan (opening price) yang terbentuk pada sesi pra-pembukaan; atau (b) menggunakan harga penutupan di Pasar Reguler pada hari bursa sebelumnya (previous price) apabila opening price tidak terbentuk.

(more…)

MELANJUTI pembahasan saya pada “Sunset Policy, Tidak Akan Diperiksa (Kalau Jujur)…!!!…. (Bag-3)”, sebenarnya saya sangat sependapat dengan pemerintah, bahwa Sunset Policy bukanlah “jebakan”, karena sudah diatur di dalam UU Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sehingga mempunyai kepastian hukum yang jelas.

Selain itu, sejak dipercepatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak yang disebut modernisasi administrasi perpajakan (sejak dua tahun yang lalu), maka telah dilakukan reformasi kebijakan (amandemen UU Perpajakan).

(more…)

SEBAGAIMANA sudah kita bahas dalam artikel sebelumnya, yaitu “Sunset Policy, Tidak Akan Diperiksa (Kalau Jujur)…!!!…. (Bag-2)”, hingga hari ini mulai dari masyarakat awam, konsultan perpajakan, aparat pajak dan para pakar perundang-undangan masih banyak memperdebatkan adanya “grey area” dalam bidang perpajakan.

“Grey area” adalah suatu keadaan atau transaksi yang sebenarnya terekspos pajak, akan tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya. Ada aturannya tapi tidak jelas karena tidak lengkap, tidak implementatif, tidak informatif, memunculkan multi tafsir, berbeda antara aturan dan praktek dan sebagainya.

(more…)

MENYAMBUNG pembahasan saya pada “Sunset Policy, Tidak Akan Diperiksa (Kalau Jujur)…!!!…. (Bag-1)”, pada dasarnya saya setuju bahwa lebih banyak hal positifnya ketimbang hal negatif dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan (WPB) yang ingin memanfaatkan fasilitas “Sunset Policy” ini, hal tersebut terlihat dari poin-poin sebagaimana sudah disampaikan pada artikel Bag-1 tersebut.

Namun ada satu poin yang jika diperhatikan dengan seksama memiliki interpretasi “jebakan” bagi masyarakat, isu ini pula yang saat ini merebak ditengah-tengah masyarakat yang hingga hari ini masih bingung mau pilih yang mana, ikutan “Sunset Policy” atau tidak???….

(more…)

SEBENARNYA berita terkait dengan fasilitas “Sunset Policy” yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB) bukanlah hal yang baru, tapi karena saat ini batas akhirnya diperpanjang, dari yang tadinya berakhir 31 Desember 2008, sekarang menjadi 28 Februari 2009, mudah-mudahan saja informasi yang saya sampaikan ini masih bermanfaat buat rekan-rekan yang masih ragu dan tidak tahu harus berbuat apa.

Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita mengenal mahluk apakah si-“Sunset Policy” ini, yang (sebelum batas waktunya diperpanjang hingga 28 Februari 2009) membuat sebagian orang rela membatalkan rencana liburan akhir tahunnya, kemudian lebih memilih untuk mengantri sejak matahari terbit hingga matahari terbenam hanya untuk dapat memanfaatkan fasilitas “Sunset Policy”.

(more…)