born to be a writer

MELANJUTI pembahasan saya pada “Sunset Policy, Tidak Akan Diperiksa (Kalau Jujur)…!!!…. (Bag-3)”, sebenarnya saya sangat sependapat dengan pemerintah, bahwa Sunset Policy bukanlah “jebakan”, karena sudah diatur di dalam UU Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sehingga mempunyai kepastian hukum yang jelas.

Selain itu, sejak dipercepatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak yang disebut modernisasi administrasi perpajakan (sejak dua tahun yang lalu), maka telah dilakukan reformasi kebijakan (amandemen UU Perpajakan).

(more…)

SEBAGAIMANA sudah kita bahas dalam artikel sebelumnya, yaitu “Sunset Policy, Tidak Akan Diperiksa (Kalau Jujur)…!!!…. (Bag-2)”, hingga hari ini mulai dari masyarakat awam, konsultan perpajakan, aparat pajak dan para pakar perundang-undangan masih banyak memperdebatkan adanya “grey area” dalam bidang perpajakan.

“Grey area” adalah suatu keadaan atau transaksi yang sebenarnya terekspos pajak, akan tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya. Ada aturannya tapi tidak jelas karena tidak lengkap, tidak implementatif, tidak informatif, memunculkan multi tafsir, berbeda antara aturan dan praktek dan sebagainya.

(more…)

MENYAMBUNG pembahasan saya pada “Sunset Policy, Tidak Akan Diperiksa (Kalau Jujur)…!!!…. (Bag-1)”, pada dasarnya saya setuju bahwa lebih banyak hal positifnya ketimbang hal negatif dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan (WPB) yang ingin memanfaatkan fasilitas “Sunset Policy” ini, hal tersebut terlihat dari poin-poin sebagaimana sudah disampaikan pada artikel Bag-1 tersebut.

Namun ada satu poin yang jika diperhatikan dengan seksama memiliki interpretasi “jebakan” bagi masyarakat, isu ini pula yang saat ini merebak ditengah-tengah masyarakat yang hingga hari ini masih bingung mau pilih yang mana, ikutan “Sunset Policy” atau tidak???….

(more…)

Terbongkarnya beberapa kasus hukum yang melibatkan para “Aparatur Hukum” dinegara kita beberapa tahun terakhir ini, semakin meyakinkan kita semua bahwa hingga hari ini, pemerintah ternyata belum cukup mampu untuk mewujudkan “Kepastian Hukum” di negara ini.

Cita-cita mulia bangsa kita untuk mewujudkan “Kepastian Hukum” memang tidaklah sesederhana membalikan telapak tangan, semuanya butuh proses dan dukungan semua pihak, dan permasalahan ini merupakan masalah klasik yang selalu akan dihadapi oleh setiap “Negara Hukum” dimanapun di dunia ini, termasuk di Indonesia.

(more…)

The government of Indonesia which representative by House’s Commission IX on Finance, national development planning, banking and non-bank financial institutions will propose some amendment to raise the luxury tax by between 10 and 200%, from its current standing of 75% of a luxury item’s worth (www.thejakartapost.com).

Vice chairman of tax, public policy, monetary, excise and customs affairs at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Hariyanto Sukamdani said that this amendment should be a starting point for lowering the business sector’s costs.

  (more…)

Pygmalion adalah seorang pemuda yang berbakat seni memahat. Ia sungguh piawai dalam memahat patung. Karya ukiran tangannya sungguh bagus. Tetapi bukan karena kecakapannya itu menjadikan ia dikenal dan disenangi teman dan tetangganya.

Pygmalion dikenal sebagai orang yang suka berpikiran positif. Ia memandang segala sesuatu dari sudut yang baik. Apabila lapangan di tengah kota becek, orang-orang mengomel, tetapi Pygmalion berkata, “Untunglah, lapangan yang lain tidak sebecek ini.”

(more…)